Silaturahmi dengan Gubernur Kalbar, Benny Rhamdani Suarakan Selamatkan PMI dari Sindikat Ilegal 

TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK -  Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani membeberkan, 'rahasia' menyelamatkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari eksploitasi sindikat ilegal. 

Satu diantara rahasia tersebut, yakni dengan memperkuat edukasi PMI. 

‘’Saya sampaikan kepada Pak Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmidji bahwa kunci menyelamatkan kehidupan PMI dari ancaman sindikat ialah memperkuat edukasi. Ada pemahaman bersama dan kerja-kerja bersama," kata Benny sesuai acara silaturahmi dengan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji, Jumat (14/4/2023). 

Wakil Ketua Umum Partai Hanura ini mengatakan BP2MI mempunyai tugas yang berat dalam menghadapi para sindikat penyalur PMI ilegal.

"Selain pencegahan, kita juga punya tanggungjawab menyiapkan tenaga kerja yang handal, kompeten, dan profesional. Diimbangi dengan jabatan yang baik, dan gaji yang tinggi,’’ ujar Benny. 

Baca juga: Kepala BP2MI: Pemulangan PMI Nonprosedural Dede Aisyah Masih Diproses

Menurut Benny, penegakan hukum menjadi hal penting yang diperhatikan. BP2MI akan melibatkan berbagai kalangan untuk mengorkestrasi kekuatan dalam melawan sindikat penempatan ilegal PMI. 

‘’Saya juga menyampaikan rencana BP2MI untuk menggelar Rakortas di Kalbar. Yang menghadirkan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait yang ada di Kalbar," tutur Benny. 

"Kita juga akan mengajak Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai, dan Kepala Badan Perbatasan untuk hadir membicarakan pengamanan di daerah-daerah perbatasan,’’ tambahnya. 

Lebih lanjut, Benny menuturkan pemerintah telah mengetahui persis bagaimana PMI non-prosedural diberangkatkan secara diam-diam.

Mata rantai atau rute penempatan gelap perlu dipotong. 

"Cara yang paling manjur yaitu melalui upaya perlawanan semesta. Maka, pencegahan ini memerlukan kerja kolaboratif. Kita telah mengetahui modus sindikat, korban-korban yang mereka hasilkan," ucap Benny. 

"Ekosistem penempatan ilegal PMI tersebut harus kita hentikan. Jangan sampai pemerintah didikte para sindikat. Jangan beri ruang oknum aparat pemerintah bekerja sama dengan sindikat,’’ katanya. 

Tak hanya itu, Benny menekankan, kerja-kerja tersebut bukan saja menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Wilayah perbatasan bahkan dideteksi menjadi jalur gelap dari penempatan ilegal PMI. 

‘’Dimana Kalimantan Barat dikenal punya banyak jalur-jalur tikus, karena anak-anak bangsa sering diberangkatkan secara inprosedural melalui jalur tikus. Naif negara yang besar ini dikendalikan sindikat. Sekali lagi tidak boleh kita bertekuk lutut pada sindikat,’’ ujar Benny.